Di Balik Impian Migrasi: Antara Gaji Tinggi, Perdagangan Manusia, dan Jebakan Scammer di Asia Tenggara

Oleh: [abank]

Keinginan untuk bekerja di luar negeri kian menjadi tren di kalangan anak muda Indonesia. Digambarkan sebagai jalan menuju kemakmuran, peluang kerja di negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Australia menawarkan gaji berlipat ganda dibandingkan upah minimum di dalam negeri. Namun, di balik impian akan penghasilan tinggi dan hidup yang lebih layak, terselip sisi gelap yang jarang dibicarakan: penipuan tenaga kerja, eksploitasi, hingga perdagangan manusia yang menjerat ribuan WNI setiap tahun.

Daya Tarik Gaji dan Standar Hidup

Data dari World Bank dan ILO menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja internasional meningkat pesat pasca-pandemi. Gaji minimum di Korea Selatan untuk tahun 2025, misalnya, mencapai sekitar 2 juta won per bulan (setara Rp 23 juta), jauh di atas UMR tertinggi di Indonesia yang berkisar Rp 5 juta. Tidak heran jika banyak pekerja Indonesia tergiur untuk hijrah. Negara-negara seperti Jerman bahkan secara aktif membuka pintu bagi tenaga terampil di bidang perawatan lansia, IT, dan teknisi industri.

Namun bekerja di luar negeri tidak semata perkara mengurus paspor dan visa. Dibutuhkan kompetensi bahasa, keterampilan khusus yang tersertifikasi, serta pemahaman mendalam mengenai hukum dan budaya kerja negara tujuan. Ironisnya, inilah celah yang kemudian dimanfaatkan oleh sindikat penipuan berkedok penyalur tenaga kerja.

Jebakan di Asia Tenggara: Filipina, Thailand, hingga Segitiga Emas

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul pola penipuan baru yang mengincar pekerja migran asal Indonesia, khususnya dari kalangan muda dan minim pengalaman. Mereka dijanjikan pekerjaan di customer service atau bagian pemasaran online di Filipina dan Thailand, dengan gaji antara USD 1.000 hingga 3.000 per bulan. Namun kenyataannya, sesampainya di sana, para korban dipindahkan ke kawasan berbahaya seperti Golden Triangle—wilayah di perbatasan Laos, Thailand, dan Myanmar yang terkenal sebagai pusat aktivitas kriminal.

“Awalnya saya pikir akan kerja di call center. Tapi sesampainya di Thailand, saya dipaksa ikut mobil yang membawa saya ke Myanmar. Di sana, saya dipekerjakan sebagai scammer online, menipu orang asing lewat aplikasi kencan,” tutur Rudi (nama disamarkan), korban asal Bekasi, dalam wawancara dengan tim investigasi kami.

Kasus Rudi bukanlah satu-satunya. Laporan dari Koalisi Migran dan LSM HAM mencatat bahwa pada 2024 saja, lebih dari 1.200 WNI terjebak dalam kondisi kerja paksa atau bahkan dijual ke sindikat kriminal di Kamboja dan Myanmar. Ironisnya, sebagian pelaku perekrutan adalah warga negara Indonesia sendiri—mantan korban yang kini berperan sebagai perekrut demi imbalan jutaan rupiah per kepala.

Skema Penipuan: Dari Janji Palsu Hingga Perdagangan Manusia

Modus operandinya kian rapi. Para perekrut menggunakan media sosial, grup WhatsApp, dan bahkan iklan di platform populer. Tawaran kerja dikemas dengan meyakinkan, lengkap dengan tiket pesawat dan surat kontrak palsu. Para korban diiming-imingi gaji besar, fasilitas tempat tinggal, hingga janji legalitas kerja. Namun begitu tiba, semua berubah menjadi mimpi buruk: paspor disita, komunikasi diputus, dan pekerjaan yang dijanjikan berubah menjadi aktivitas ilegal seperti penipuan daring, perjudian, atau pemerasan digital.

Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian dari mereka tidak lagi dianggap sebagai pekerja ilegal, tetapi sebagai korban perdagangan manusia—terjebak dalam sistem yang membuat mereka tak berdaya melarikan diri, di bawah ancaman kekerasan dan penyiksaan.

Bekal untuk Bekerja Legal di Luar Negeri

Di tengah maraknya kasus semacam itu, penting bagi calon pekerja migran untuk memahami apa yang benar-benar dibutuhkan agar bisa bekerja secara legal dan aman di luar negeri. Selain kemampuan bahasa asing, banyak negara mensyaratkan sertifikasi tertentu seperti kompetensi keperawatan, pengelasan, hingga sertifikasi digital untuk pekerjaan IT. Jalur resmi seperti program G to G (government to government), skema magang teknis, hingga lembaga pelatihan bersertifikasi pemerintah adalah satu-satunya rute yang aman.

“Kalau ada tawaran kerja ke luar negeri tanpa pelatihan, tanpa seleksi resmi, dan tanpa proses dokumen yang jelas—itu patut dicurigai,” tegas Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan resmi.

Masa Depan Migrasi yang Aman

Bekerja ke luar negeri bukan hanya soal mengejar dolar, tetapi juga menyangkut keselamatan, martabat, dan masa depan. Pemerintah Indonesia bersama organisasi internasional kini gencar menyosialisasikan program migrasi aman. Namun, tanpa kesadaran masyarakat dan kewaspadaan individu, jebakan manis sindikat penipuan akan terus menelan korban.

Dalam dunia global yang saling terhubung, keterampilan memang membuka pintu dunia. Tapi seperti kata pepatah lama: tidak semua yang berkilau itu emas. Dan di era digital ini, ilusi lebih mudah dipasarkan daripada kenyataan.