Pemerintah kembali disorot terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut penggunaan APBN untuk IKN sudah tidak relevan karena kondisi keuangan negara yang sedang terbebani.
Menurutnya, pemerintah terlalu memaksakan anggaran negara untuk proyek ambisius. Padahal sejak awal, proyek IKN dijanjikan akan banyak dibiayai oleh investor swasta.
“Keuangan negara sudah megap-megap. Tapi proyek IKN masih dibiayai APBN. Mana janji investornya?” kata Wijayanto.
Janji Investor Masih Belum Terwujud
Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa pendanaan IKN akan melibatkan banyak investor. Namun hingga saat ini, belum ada bukti kuat atau data konkret mengenai realisasi investasi dari pihak swasta.
Wijayanto menilai janji-janji tersebut belum bisa dipercaya jika tidak disertai komitmen nyata.
Dampak ke Sektor Lain
Penggunaan APBN yang terus dipaksakan untuk proyek IKN dinilai dapat mengorbankan anggaran untuk sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan memperburuk ketimpangan anggaran nasional.
Ia meminta pemerintah untuk segera menghentikan pembiayaan IKN dari APBN dan fokus menghadirkan pendanaan alternatif dari sektor swasta, seperti investor asing atau skema kerja sama.
Discover more from Sumbu Informasi
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
