Ketegangan muncul di Malaysia, khususnya dari masyarakat Sabah, setelah diumumkannya kesepakatan antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, terkait pengelolaan bersama wilayah laut Ambalat. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta pada 27 Juni 2025.
Wilayah Ambalat yang selama ini menjadi sengketa antara kedua negara akan dimanfaatkan bersama melalui skema joint development. Artinya, Indonesia dan Malaysia sepakat mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam, seperti minyak dan gas, secara kolaboratif sambil menunggu penyelesaian hukum batas wilayah.
Meski langkah ini dianggap sebagai diplomasi pragmatis dan solusi damai atas konflik panjang, banyak pihak di Sabah merasa tidak dilibatkan. Mereka menuntut klarifikasi resmi serta jaminan bahwa hasil kesepakatan akan menguntungkan masyarakat lokal. Pakar hukum internasional juga memperingatkan agar Indonesia tetap berhati-hati dalam perjanjian ini, agar tidak merugikan posisi kedaulatan RI.
Kesepakatan ini membuka babak baru hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, dari konflik menjadi sinergi. Namun, penting untuk memastikan prinsip keadilan, transparansi, dan tetap menjaga klaim hukum yang sah atas Ambalat.
Discover more from Sumbu Informasi
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
