PDIP Dukung Gibran Berkantor di Papua, “Mudah-mudahan Lama di Sana”

Jakarta – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, menyampaikan dukungan terhadap rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan berkantor di Papua. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab langsung terhadap isu-isu yang selama ini membelenggu wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Menurut Deddy, jika rencana ini benar-benar terwujud, maka ini menjadi langkah yang sangat positif. Namun ia juga menekankan pentingnya agar kehadiran Gibran di Papua tidak bersifat sementara atau sekadar kunjungan seremonial.

“Kalau memang betul Gibran akan berkantor di Papua, itu bagus sekali. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang pergi,” kata Deddy, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin (8/7).

Harapan PDIP: Gibran Harus Hadirkan Solusi Nyata

Deddy berharap Gibran tidak hanya menjadi simbol kehadiran pemerintah pusat, tetapi mampu menjalankan fungsi aktif dalam mencari solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Papua. Termasuk di dalamnya isu ketimpangan pembangunan, pendidikan, kesehatan, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat.

Ia juga menyoroti pentingnya keadilan sosial di Papua. Wilayah ini selama bertahun-tahun menjadi sorotan karena persoalan hak asasi manusia, keterbatasan akses layanan publik, dan kesenjangan ekonomi dengan daerah lain di Indonesia.

“Papua butuh kehadiran negara yang nyata, bukan sekadar simbolik. Kita perlu pendekatan budaya, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Gibran Ditugaskan Tangani Papua oleh Prabowo

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan memberikan mandat khusus kepada Wakil Presiden Gibran untuk menangani isu-isu strategis di Papua. Fokus utama dari penugasan ini adalah mempercepat pembangunan dan menyelesaikan masalah hak asasi manusia.

Wacana Gibran berkantor langsung di Papua pun mencuat sebagai bagian dari strategi untuk mendekatkan pusat kekuasaan dengan rakyat Papua. Meskipun begitu, belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai rincian tugas, durasi, dan mekanisme kerja Wakil Presiden di wilayah tersebut.

Jika Gibran benar-benar akan berkantor di Papua, maka langkah ini bisa menjadi tonggak penting bagi pendekatan humanis dan berbasis keadilan sosial dalam membangun Indonesia dari pinggiran.