Raja Ampat Bukan Lahan Kosong: Suara Masyarakat Adat Melawan Investasi Sepihak

Raja Ampat, Papua Barat Daya — Di balik lanskap tropis yang mempesona, Raja Ampat menyimpan persoalan penting: klaim sepihak terhadap wilayah adat oleh investor besar. Narasi bahwa Raja Ampat adalah “tanah kosong” yang siap dimanfaatkan untuk kepentingan industri dinilai menyesatkan dan merugikan masyarakat lokal.

Masyarakat adat di wilayah ini, khususnya suku Maya dan sub-suku lainnya, telah menetap dan menjaga ekosistem laut serta daratan selama ratusan tahun. Mereka memiliki hak ulayat yang diakui secara adat maupun hukum nasional.

“Kami bukan tamu di tanah ini. Ini adalah warisan nenek moyang kami. Menyebutnya tanah kosong sama saja dengan menghapus keberadaan kami,” ujar seorang tokoh adat.

Berbagai proyek pariwisata, tambang, hingga perizinan kawasan konservasi komersial kerap diberikan tanpa konsultasi yang adil dan transparan. Hal ini menimbulkan keresahan karena mengancam ekosistem yang sangat rentan serta mencederai hak masyarakat adat.

Organisasi lingkungan hidup dan aktivis HAM turut menyatakan keprihatinan atas praktik perampasan ruang hidup ini. Mereka menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tak bisa dilepaskan dari prinsip keadilan sosial dan ekologis.

Raja Ampat merupakan salah satu kawasan biodiversitas laut terkaya di dunia, dengan lebih dari 1.500 spesies ikan dan ratusan jenis karang. Eksploitasi tanpa partisipasi komunitas lokal justru mengancam nilai ekologis dan sosial yang ada.

Pemerintah daerah dan pusat diharapkan tidak hanya menjadi fasilitator investasi, tetapi juga pelindung hak masyarakat adat. Evaluasi terhadap seluruh izin yang tidak sesuai prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent) harus segera dilakukan.

Raja Ampat bukan sekadar objek wisata atau lahan investasi. Ia adalah rumah bagi masyarakat adat yang selama berabad-abad telah hidup selaras dengan alam. Menghapus keberadaan mereka demi kepentingan ekonomi adalah bentuk kolonialisme baru yang harus dihentikan.